Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang - Barra Bimantara Ginting; Tofik Yanuar Chandra; Hedwig Adianto Mau (SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2022)
In this study, the author covers both the types of corporate money laundering and the types of corporate money laundering. The author also discusses examples that occurred shortly after the implementation of Perma No. 2016 on Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. It is intended that the findings of this study will assist law enforcement officials in apprehending and holding corporations accountable for those who have committed money laundering offenses. This paper's research methodology is normatively legal. The collected legal materials are detailed or described in their totality in the sense of a literal portrayal of a legal or non-legal condition or position. The analysis stage follows next in this procedure. The offered analysis is both evaluative and interpretative, as it explains and interprets the norms that contain rules pertaining to the crime of money laundering. Grammatical interpretation, systematic interpretation, and contextual interpretation are employed as methods of interpretation.Keywords: Corporation; Money laundering; Criminal act AbstrakDalam tulisan ini, penulis membahas tentang  bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi dan juga membahas tentang bentuk-bentuk tindak pidana pencucian yang dilakukan oleh korporasi. Penulis juga mengangkat kasus-kasus yang sangat terbaru setelah berlakunya Perma No. Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat berguna bagi para penegak hukum guna menjerat dan meminta pertanggungjawaban pidana korporasi bagi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian dalam tulisan ini adalah yuridis normative. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dideskripsikan atau digambarkan secara utuh dalam artian uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proporsi-proporsi hukum atau non hukum. Teknik ini kemudian dilanjutkan dengan langkah analisis. Analisis yang dikemukakan bersifat evaluatif, dalam artian melakukan evaluasi, juga melakukan interprestasi, dengan menjelaskan/menafsirkan norma yang memuat ketentuan tentang tindak pidana money laundering. Sedang teknik interprestasi yang dipergunaan antara lain interprestasi gramatikal, interprestasi sistematis dan interprestasi kontekstual.Kata Kunci: Korporasi; Pencucian Uang; Tindak Pidana