Acceptance, Approval and Aggression: Some Fatwās Concerning the Colonial Administration In The Dutch East Indies - Nico J.G. Kaptein (Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 2000)
Artikel ini mendiskusikan tentang sikap kaum Muslimin Indonesia terhadap pemerintahan kolonial Belanda sebagaimana terefleksikan dalam sejumlah fatwā yang dikeluarkan oleh Ahmad Dahlan (w. 1886), mufti syafi'i di Makkah yang menjadi tumpuan bertanya Muslim nusantara; Sayyid Utsman (7822-7914) penasihat honorer Belanda untuk masalah Arab; dan Hasyim Asy'ari (1,871-1947), pendiri Nahdlatul Ulama. Ahmad Dahlan dalam beberapa fatwanya yang termaktub dalam kitab Muhimmtat al-Nafa'is, bersikap "menerima" (acceptance) terhadap keberadaan pemerintahan kolonial Belanda selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam, dan sayyid ‘utsman bukan hanya menerima bahkan menyetujuinya (approval), karena pemerintah Belanda memberikan keleluasaan bagi kaum Muslimin untuk melakukan ibadah. Berbeda dengan keduanya, Hasyim Asy’ari menentang (aggression) penjajahan Belanda.  Penulis melihat bahwa seringkali sebuah produk fatwā sangat dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik yang melingkupinya. Hal ini menunjukkan dinamika dan fleksibilitas hukum Islam pada satu sisi, tetapi pada sisi lain menujukkan pula betapa suatu produk fatwā menjadi rentan terhadap kepentingan-kepentingan politik tertentu. Fatwa Ahmad Dahlan dan sayyid 'Utsman yang bernada menerima dan menyetujui keberadaan pemerintah kolonial dikeluarkan pada akhir abad ke-19 di mana kekuasaan pemerintah Belada masih sangat kuat. sayyid 'Utsman sendiri digaji oleh pemerintah Belanda untuk membantu snouck Hurgronje dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan komunitas Arab dan pribumi. sedangkan fatwā Hasyim Asy'ari dikeluarkan ketika semangat nasionalisme sedang berkobar, segera setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dalam menghadapi agresi Belanda melalui NICA. Perubahan situasi politiklah yang melatarbelakangi munculnya perbedaan fatwā di antara ketiganya, meskipun mereka, menurut penulis, menggunakan metodologi istinbāṭ hukum yang sama dan mempunyai kerangka intelektual yang sama pula. Perbedaan atau perubahan fatwā yang disebabkan karena perubahan sosial dan politik semacam ini dijumpai pula pada kasus-kasus lain.