Public Aministration: Implementasi Kebijakan Pemasangan Reklame Di Kota Kediri - Nanda Erlambang (Publiciana, 2022)
ABSTRAK Reklame sebagai sarana mempromosikan produk dan jasa ditempat umum menjadi masalah publik apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Pemasangan reklame yang tidak berizin dan dipasang tidak sesuai tempatnya terjadi di Kota Kediri. Melalui Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame, Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk mengatur serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar pemasangan reklame sesuai dengan ketentuan administratif, syarat teknis pemasangan, teratur dan tertata khususnya diwilayah Kota Kediri. Tujuan dari penelitian ini berusaha mengetahui dan mendeskripsikan proses implementasi kebijakan pemasangan reklame seperti baliho ditinjau dari alur pengurusan perizinan dan teknis pemasangannya. Selanjutnya secara konkret menjabarkan seluruh faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan model analisis data interaktif dari Miles, Huberman, Saldana digunakan untuk mengkaji serta menganalisa permasalahan implementasi kebijakan pemasangan reklame di Kota Kediri. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data berasal dari pihak swasta pengguna reklame dan seluruh aparatur sipil negara di Dinas Penanaman Modal Kota Kediri. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya keteraturan dan kesesuaian regulasi serta teknis perizinan pemasangan reklame. Adapun faktor pendukungnya yaitu tersedianya layanan mobile public service yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung dan berkala melalui balai desa setempat diwilayah Kota Kediri. Selanjutnya pendaftaran online perizinan pemasangan reklame melalui laman kswi.kedirikota.go.id dengan proses 1x24 jam juga memudahkan masyarakat. Namun masih ditemukan data pemasangan reklame tidak memiliki izin dan dipasang oleh oknum swasta tidak sesuai dengan tempat yang telah ditentukan. Masalah mendasarnya adalah lokasi pemasangan reklame yang dilegalkan sangat terbatas yaitu hanya berjumlah 11 titik lokasi sedangkan tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Kediri.yang mencapai 63,404 km2. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Reklame, Kota Kediri