IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 56/Prp/1960 DI NAGARI AIR DINGIN - Jalaluddin Jalaluddin; Zainuddin Zainuddin; Cut Elidar (Meukuta Alam : Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2022)
Undang-Undang Nomor 56 /Prp/1960 dalam Pasal 7 berbunyi: â€œBarang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulanya berlaku peraturan ini sudah berlangsung 7 tahunÂ  atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen, dengan tidak ada hak untuk menuntut tebusan kembali. Jika belum sampai 7 tahun maka akan dihitung dengan mengunakan rumus dari undang-undang iniâ€. Namun masih ditemukan pelaksanaan gadai dalam masyarakat masih tidak mengenal batas waktu penebusan dan jumlah uang tebusan sama saat terjadinya gadai. Meskipun gadai belum sampai 7 tahun atau sudah sampai 7 tahun lebih. Sehingga Undang-Undang Nomor 56 /Prp/1960 tidak berjalan semestinya. Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 yaitu belum ada sosialisasi waktu penebusan gadai yang di atur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960. Budaya masyarakat Nagari Air Dingin menganggap Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960 tidak sesuai dengan kebiasaan mereka dan merugikan bagi penerima. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan sosialisasi waktu penebusan gadai dalam masyarakat Nagari Air Dingin, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan gadai sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No.56/Prp/1960.