KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP JABATAN - Ni Komang Ratih Kumala Dewi (Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 2022)
Kejahatan korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa, yang merupakan perilaku kejahatan yang cenderung sulit untuk ditanggulangi. Tujuan penulisan untuk menganlisis kedudukan hukum saksi mahkota dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi serta pertanggungjawaban pidana terhadap saksi mahkota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum mengenai saksi mahkota. Saksi mahkota perlu dilakukan analisis mengingat jarangnya penggunakan saksi mahkota dalam perkara yang tertjadi karena jika dalam tahap penyelidikan dikepolisian sampai tahap persidangan mendapatkan saksi yang cukup. Hasil pembahasan dari permasalah yakni kedudukan saksi mahkota adalah sebagai bagian dari alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pada perkara pidana. Namun penggunaan saksi mahkota terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi, serta pertanggungjawaban pidana terhadap saksi mahkota yaitu dapat dikenakan jenis penjatuhan pidana terhadapnya karena status terdakwa dalam dirinya yang melakukan tindak pidana korupsi dengan diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. saksi mahkota (koorn getuide) dapat dimintai pertanggungjwaban dalam perkara tindak pidana korupsi yang telah dilakukan.