Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Murabahah: Studi Aqad Istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019 - Fatmi Nuryanti; Abdul Qahar; Hamza Baharuddin (Journal of Lex Generalis (JLG), 2020)
Penelitian ini bertujuan Untuk Untuk menganalisis dan menjelaskan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Murabahah. Untuk menganalisis dan menjelaskan perlindungan hukum para pihak dalam perjanjian murabahah dengan akad istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019. Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta penulis berkesimpulan bahwa Hak mitra (mustashni) menjadi kewajiban bagi (Shani) dalam perjanjian murabahah. Hak mitra adalah Hak Mendapatkan Informasi Yang Transparan, Hak Mendapatkan Perlakukan yang Adil, Hak Untuk Mendapatkan Pelayanan yang Handal, Hak Mendapatkan Perlindungan Kerahasiaan dan Keamanan Data, Hak Mengajukan Aduan. Sedangkan kewajiban mitra (mustashni) menjadi hak bagi (shani) dalam perjanjian murabahah yaitu membayar angsuran secara tertib setiap bulan sampai dengan periodenya berakhir dan memenuhi segala persyaratan administrative. Para Pihak dalam Perjanjian Murabahah dengan Akad Istishna’ No. 001/BMT-NH/PSY/2019 memiliki kedudukan yang sama dalam perlindungan hukum. Akan tetapi pihak shani tidak boleh memaksakan kehendak kepada pihak Mustashni. This study aims to analyze and explain the rights and obligations of the parties in the Murabahah agreement. To analyze and explain the legal protection of the parties in the murabahah agreement with the istishna contract. 001 / BMT-NH / PSY / 2019. Based on an analysis of the data and facts the author concluded that the rights of partners (mustashni) become an obligation for (Shani) in the murabaha agreement. Partner rights are the Right to Get Transparent Information, the Right to Get Fair Treatment, the Right to Get Reliable Services, the Right to Get Data Privacy and Security Protection, the Right to File a Complaint. Whereas the obligation of the partner (mustashni) becomes the right for (shani) in the murabahah agreement that is to pay installments in an orderly manner every month until the period ends and meet all administrative requirements. Parties to the Murabahah Agreement with the Istishna Agreement 'No. 001 / BMT-NH / PSY / 2019 have the same position in legal protection. But the shani may not force the will on the Mustashni side.