Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Sosialisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah - Jabbar Jabbar; Hambali Thalib; Hamza Baharuddin (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran sosialisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar dengan cara pemotongan anggaran untuk kegiatan sosialisasi penyuluhan pada SKP/OPD Kecamatan se kota Makassar Tahun Anggaran 2017 kurang efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi pada BPKAD Kota Makassar substansi hukum, keterbatasan SDM penyidik baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas; keterbatasan sarana dan prasana yang dimiliki Ditkrimsus; kesadaran hokum masyarakat seperti saksi yang tidak kooperatif; budaya hokum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of corruption in the use of the socialization budget at the Makassar City Regional Financial Management Agency by the South Sulawesi Police Special Criminal Directorate and the factors that influence it. This research method uses empirical juridical research type. The results of this study indicate that investigations into criminal acts of corruption at the Makassar City BPKAD by cutting the budget for outreach activities at SKP / OPD Sub-districts throughout Makassar for the 2017 Fiscal Year are less effective. Factors that influence the ineffectiveness of investigations into criminal acts of corruption at BPKAD Makassar City are legal substance, limited human resources of investigators both in terms of number and quality; limited facilities and infrastructure owned by Ditkrimsus; public legal awareness such as uncooperative witnesses; legal culture of society.