Efektivitas Pelaksanaan Putusan Harta Bersama Akibat Perceraian Atas Perkawinan Poligami - Endang Sri Widyastuti Ruslan; Syahruddin Nawi; Hamza Baharuddin (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisa efektivitas pelaksanaan putusan harta bersama akibat perceraian atas perkawinan poligami.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari seorang atau melakukan poligami, maka terhadap harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan tersebut dibagi 1/3 untuk suami, 1/3 isteri pertama, 1/3 isteri kedua. Isteri kedua baru mempunyai hak atas harta bersama sejak akad perkawinannya berlangsung dan tidak mempunyai hak atas harta bersama yang diperoleh dari perkawinan sebelumnya.Dalam perkawinan poligami, jika suami meninggal dunia, maka terhadap harta bersama tersebut dibagi diantara para istri dengan Harta bersama dibagi kepada seluruh istri-istri. Dan bila terjadi persengketaan maka lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara harta bersama perkawinan poligami adalah Pengadilan Agama yang berbasis Hukum Islam dan kekeluargaan. The research objective is to analyze the effectiveness of implementing the joint property decision due to divorce over polygamous marriage. The research method used in this research is empirical research. The results showed that in the case of a man having more than one wife or practicing polygamy, then the joint property he obtained during the marriage was divided by 1/3 for the husband, 1/3 for the first wife, 1/3 for the second wife. The second wife only has the right to joint property since the marriage contract took place and does not have the right to joint assets obtained from the previous marriage. In a polygamous marriage, if the husband dies, then the joint assets are divided among the wives with the shared assets divided among all wives -wife. And if a dispute occurs, the judicial institution that is authorized to adjudicate cases of joint property in polygamous marriages is the Religious Courts based on Islamic Law and kinship.