Konsep Diversi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Anak Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum - Nellyati Nellyati; A. Muin Fahmal; Askari Razak (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep diversi dalam penanganan tindak pidana pemilu bagi anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan faktor - faktor apakah yang berpengaruhinya. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Bawaslu Luwu Timur, Bawaslu Selayar dan Bawaslu Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Konsep Diversi dalam penanganan tindak pidana pemilu yang pelakunya adalah anak dapat diterapkan dalam penanganan pelanggaran Pemilihan umum oleh Bawaslu ditinjau dari segi filosofis, sosiologis dan yuridis. Penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana Pemilihan yang melibatkan anak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dipengaruhi oleh empat faktor: Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktur Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana serta faktor budaya hukum masyarakat. The Research objective to analyze the concept of diversion in the handling of election crimes for children by the General Elections Supervisory Agency and the factors that influence it. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires at the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) of the Bawaslu of South Sulawesi Province, East Luwu Bawaslu, Selayar Bawaslu and Makassar Bawaslu. The results of the study indicate that the application of the concept of diversion in the handling of election crimes whose perpetrators are children can be applied in handling general election violations by Bawaslu in terms of philosophical, sociological and juridical. The application of diversion in handling election crimes involving children by the General Elections Supervisory Agency is influenced by four factors: Legal Substance Factors, Legal Structure Factors, Facilities and Infrastructure Factors and community legal culture factors.