Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Studi Kasus Di Kota Makassar - Afrizal Rinjani Samudra Arsad; Hambali Thalib; Ma’ruf Hafidz (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi perdagangan anak di Kota Makassar. Metode penelitian yang dilakukan Penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar antara lain karena substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum. 2) Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual saat ini diantaranya diberikan oleh beberapa perundang-undangan di Indonesia seperti KUHP dan KUHAP, Undang-undang Nomor 35 Nomor 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Aparat penegak hukum harus betul-betul serius menindas pelaku-pelaku kekerasan seksual anak hingga jerah. Peran serta negara juga sangat diharapkan dalam hal ini dan pendalaman ajaran agama. The Research objective to analyze the factors that cause sexual violence against children, and to find out what efforts have been made by the police in tackling child trafficking in Makassar City. The research method carried out by the author is a qualitative descriptive research method. The results of this study indicate that: 1) There are several factors that cause sexual violence against children in Makassar City, among others due to legal substance, legal structure, legal culture. 2) Legal protection for children who are victims of sexual violence is currently provided by several laws in Indonesia such as the Criminal Code and the Criminal Procedure Code, Law Number 35 Number 2014 concerning Child Protection, and Law Number 11 Year 2012 concerning the juvenile justice system. Law enforcement officers must be really serious in oppressing perpetrators of child sexual violence until they are discouraged. The participation of the state is also highly expected in this and the deepening of religious teachings.