Kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan - Muh. Khairum; A. Muin Fahmal; Kamal Hidjaz (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisis kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Perdamaian Sebagai Bentuk Penegakan Keadilan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan: Kewenangan Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam mewujudkan perdamaian sebagai bentuk penegakan keadilan telah sesuai dengan aturan dan terlaksana dengan baik . Faktor-faktor yang menghambat perdamaian di Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A adalah Para pihak dari awal memang menolak untuk berdamai, adanya point-point kesepakatan yang tidak dapat dipenuhi, batas waktu yang tidak mencukupi yakni 30 hari, salah-satu pihak atau para pihak tidak pernah hadir untuk melakukan mediasi meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum, salah-satu pihak berbelit-belit ketika dilakukan mediasi bahkan mengutamakan emosi, serta adanya oknum advokad/pengacara dari salah satu pihak yang memang tidak mengupayakan tercapainya perdamaian terhadap kliennya. The research objective to analyze the authority of the Judiciary as a Law Enforcement Institution in Realizing Peace as a Form of Justice Enforcement and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical research. The results of this study indicate: The authority of the Judiciary as a Law Enforcement Institution in realizing peace as a form of upholding justice has been in accordance with the rules and carried out well. The factors that hindered peace at the Watampone Class IA District Court were the parties from the beginning refused to make peace, there were agreement points that could not be fulfilled, the time limit was insufficient, namely 30 days, one of the parties or the parties never present to mediate even though they have been legally summoned by law, one of the parties is complicated when mediation is carried out even prioritizing emotions, as well as the existence of individual advocates/lawyers from one of the parties who are not trying to achieve peace with their clients.