Eksistensi Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi - Suwardi Suwardi; Mulyati Pawennei; Nurul Qamar (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisis eksistensi Pasal 52 KUHP pada kasus Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS). Penelitian ini menggunakan data Primer yaitu pengambilan keterangan melalui wawancara langsung dengan hakim. Hasil penelitian bahwa: Penerapan hukum pidana materiil dan formil terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang kurang maksimal sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hukum yang berdampak tidak eksisnya pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, melalui pertimbagan yuridis dan non yuridis, asas peradilan bebas dan asas kebebasan hakim serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sementara putusan hakim terhadap tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), yang dilakukan oleh pejabat terkait penyalahgunaan wewenang, lebih ringan atau setengah dari tuntutan Jaksa Penuntut umum sehingga hal ini menunjukkan bahwa hakim kurang berperan dalam eksistensi pasal 52 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), yang seharusnya hukuman terdakwa dapat ditambah. The research objective to analyze the existence of Article 52 of the Criminal Code in the case of the Criminal Acts of Corruption (Analysis of the Decision of the Makassar District Court Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS). This study uses primary data, namely taking information through direct interviews with judges. The results of the study that: The application of material and formal criminal law to corruption in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), which was carried out by officials related to the abuse of authority was less than optimal, resulting in legal disharmony which had no impact the existence of article 52 of the Criminal Code (KUHP), (2) judges' considerations in making decisions on corruption crimes in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS-TPK/2020/PN MKS), which was carried out by relevant officials abuse of authority, through juridical and non-juridical considerations, the principle of free justice and the principle of freedom of judges and the Law of the Republic of Indonesia Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, while the judge's decision on corruption is in the Makassar District Court Decision Number 19/PID.SUS- TPK/2020/PN MKS), which is carried out by officials related to abuse of authority, is lighter or half of the demands Public Prosecutor so that this shows that the judge has less role in the existence of Article 52 of the Criminal Code (KUHP), which should have been added to the defendant's sentence.