Efektivitas Pembuatan Kartu Identitas Anak Pada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng - Andi Erlina Ramadan; Syahruddin Nawi; Andika Prawira Buana (Journal of Lex Generalis (JLG), 2021)
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Soppeng dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian dengan data lapangan sebagai sumber data utama seperti hasil wawancara dan Quesioner. Hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng kurang efektif, sehingga masih perlu adanya peningkatan dan penambahan fasilitas yang menunjang bagi masyarakat dalam hal ini Orang Tua Anak yang mengurus Kartu Identitas Anak. Faktor-faktor yang berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan pembuatan Kartu Identitas Anak pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum, dan sarana dan prasarana. The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Population and Civil Registry Office in Soppeng Regency and the influencing factors. This research is an empirical research. Empirical research is research with field data as the main data source such as the results of interviews and questionnaires. The results of research on the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Office of Population and Civil Registry of Soppeng Regency are less effective, so there is still a need for improvement and addition of supporting facilities for the community, in this case the Child's Parents who take care of the Child's Identity Card. The factors that influence the effectiveness of the implementation of making Child Identity Cards at the Population and Civil Registry Office of Soppeng Regency are legal substance, legal structure, legal culture, legal awareness, and facilities and infrastructure.