Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dengan Beredarnya Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya - Ahmad Taufiq Akil; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas (Journal of Lex Generalis (JLG), 2022)
Tujuan penelitian menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta Faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini berlokasi di BPOM Kab. Mamuju. Hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa \perlindungan hukum terhadap kosumen pada setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta peranan BPOM dan pemerintah diperlukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen sesiai Pasal 87 Undang-Undang tentang Pangan menentukan bahwa pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan, pengujian yang dimaksudkan dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari pemerintah. Maka yang menjadi faktor utama yang mempengaruhi pemerintah dalam melakukan peneasan sangat di bututhkan penguatan pemeberdayaan konsumen, Edukasi, dan system layanan pemerintah dalam hal pengaduan. The research objective to analyze the legal protection for the parties in the legal protection for consumers against foods that contain harmful substances and the factors that influence it. This research is located in BPOM Kab. Mamuju. The results of the research that have been carried out conclude that legal protection for consumers on every food product, especially food products, must meet food safety and quality standards, and the role of BPOM and the government is needed to provide protection to consumers in accordance with Article 87 of the Law on Food. stipulates requirements that food be tested in a laboratory before being distributed, the intended testing is carried out in a laboratory appointed by and/or which has obtained accreditation from the government. So the main factor that influences the government in carrying out affirmations is the need for strengthening consumer empowerment, education, and the government service system in terms of complaints.