Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri - Muhammad Julijanto; Masrukhin Masrukhin; Ahmad Kholis Hayatuddin (BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender dan Anak, 2016)
AbstractDivorce cases nationally have increased in recent years; however this phenomenon cannot be generalized because each area has different background and culture. Based on the record of the Ministry Of Religious Affairs (Kemenag) in Wonogiri there are 10000-11000 weddings in a year on average.  From those numbers around 8-9 percent is getting divorces.  The efforts to resolve the divorce rate and family empowerment post-divorce still become the responsibility of their own. However, through Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) the destitute family is given a sympathetic care-social assurance to build businesses and even an economic capital to help them, whether it’s a post-divorce family program or just destitute family in general. The government program does not reach on fostering harmonious ‘sakinah’ family; all are pursued by their own, while the government program is not supported by an adequate budget for the sakinah family program.Keywords: Impact of Divorce, Family EmpowermentAbstrak Kasus perceraian secara nasional dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan, namun fenomena ini tidak bisa digeneralisir karena setiap daerah mempunyai latar belakang dan budaya yang berbeda. Berdasarkan catatan Kantor Kemeterian Agama (Kemenag) di Wonogiri dalam setahun rata-rata ada 10.000-11.000 pernikahan. Dari jumlah tersebut angka perceraiannya berkisar 8-9 persen. Upaya mengatasi tingkat perceraian, pemberdayaan keluarga pasca perceraian, sementara masih menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri, namun melalui Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) keluarga yang fakir miskin diberikan santunan-jaminan sosial untuk usaha, bahkan diberikan modal ekonomi untuk membantu keluarga miskin, apakah itu untuk program keluarga pasca perceraian atau hanya keluarga miskin secara umum. Program pemerintah tidak sampai menyentuh bagaimana pembinaan keluarga sakinah, semuanya diupayakan sendiri, sementara program pemerintah tidak didukung oleh anggaran yang cukup untuk mendukung program keluarga sakinah.Kata Kunci: Dampak Perceraian, Pemberdayaan Keluarga