ANALISIS YURIDIS KETERKAITAN DATA PRIBADI SEBAGAI OBJEK RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG DAN PENGATURAN DATA PRIBADI DI INDONESIA - Azzahra Meidy Trianandini (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Azzahra Meidy Trianandini, Yenny Eta Widyanti, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: meidy.azzahra@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keterkaitan antara rahasia dagang dan data pribadi sebagai suatu informasi bisnis yang dilindungi oleh rahasia dagang menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2000 dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan jika terjadi penyalahgunaan atas data pribadi sebagai suatu informasi bisnis rahasia dagang berdasarkan UU No.30 Tahun 2000 dan Pengaturan Data Pribadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada hasil penelitian ini, keterkaitan antara rahasia dagang dan data pribadi dapat dianalisis dengan didasarkan pada unsur informasi, unsur nilai ekonomi, dan unsur kerahasiaan yang jelas terkandung dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2000. Data pribadi disini berupa kumpulan data pribadi individu yang tidak spekulatif dan termasuk daftar konsumen serta informasi bisnis sekaligus bernilai ekonomi karena membantu menyusun kebijakan pelaku usaha yang jika disalahgunakan akan membahayakan pengendali. Kerahasiaan perlu dijaga dan ada izin dari pemiliknya. Kumpulan data pribadi dinyatakan sepihak sebagai rahasia dagang oleh pelaku usaha sehingga konsumen tidak akan tahu sejauh mana data pribadi digunakan. Ketika kebocoran terjadi, eksistensi kerahasiaan dan nilai ekonomi akan menghilang pada kumpulan data pribadi dalam data konsumen sedangkan data pribadi perseorangan akan tetap ada. Perbuatan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenakan Pasal 13 dan Pasal 14 UU Rahasia Dagang serta Pasal 32 ayat (1) dan (3) UU ITE. Sedangkan, sanksi yang dapat diberi yakni Pasal 17 UU Rahasia Dagang dan Pasal 48 ayat (1) dan (3) UU ITE. Penyelesaian sengketa permasalahan ini lebih tepat dilakukan melalui non-litigasi demi terwujud win-win solutions dan terjaminnya penegakan hak para pihak. Pihak yang bertanggungjawab dapat pihak pelaku usaha atau pihak ketiga lain dan keduanya memiliki hak untuk membuktikan diri jika tidak bersalah. Kata Kunci : Keterkaitan, Rahasia Dagang, Data Pribadi, Penyalahgunaan. ABSTRACT This research aims to find out and analyze the nexus between trade secret and personal data business information protected by trade secret according to Article 1 point 1 of Law Number 30 of 2000 and the legal protection in case of misuse of personal data as business information of trade secret according to Law Number 30 of 2000 and Personal Data Management in Indonesia. This method employed normative-juridical methods, statutory, and conceptual approaches. The research results have found that the nexus between trade secret and personal data can be analyzed based on information, economic value, and confidentiality aspects outlined in Article 1 Point 1 of Law Number 30 of 2000. Personal data refers to the non-speculative data owned individually by a consumer. This data includes a consumer list and business information that could help arrange the policy for business actors, and the misuse of this data may harm controllers. The confidentiality of the data needs to be maintained and needs the consent of the data owners. The collection of personal data is usually declared solely as a trade secret by business owners, and this does not give any chance to the owner to know how far the data is used. When a leak takes place, the confidentiality and the economic value will no longer be embedded in the collection of personal data