TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAKSANAAN ENDORSEMENT (Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran) - Indri Puspitasari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Indri Puspitasari, Yuliati, Djumikasih Faculty of Law Brawijaya University Email : indripsptasari@student.ub.ac.id ABSTRAK Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Perlindungan hukum tehadap konsumen dalam pelaksanaan endorsement. Latar belakang penulis memilih judul tersebut adalah adanya fenomena baru dalam bidang pemasaran yaitu pemanfaatan Influencer sebagai sarana komunikasi produk di media sosial. Dalam praktiknya, kerap kali dijumpai konsumen yang sering tergiur dengan produk kosmetik yang di endorse oleh influencer di media sosial, tetapi dalam hal ini masih banyak kasus dalam kegiatan periklanan yang dilakukan melalui endorsement ini masih banyak menimbulkan masalah yang dapat merugikan konsumen sehingga timbulnya rasa ketidakadilan di dalamnya. Berdasar hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah, Bagaimana kedudukan hukum Influencer dalam pelaksanaan endorsement yang mempromosikan produk kosmetik berdasarkan UU Penyiaran, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas review produk kosmetik dalam pelaksanaan endorsement di media sosial Instagram berdasarkan UUPK, Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan karena produk kosmetik illegal yang dijual melalui endorsement. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif dimana penulis mengumpulkan bahan – bahan hukum berdasarkan studi kepustakaan. Kesimpulan dari analisis ini yaitu (1) Di dalam UU Penyiaran belum mengatur mengenai kedudukan Influencer sebagai pihak yang menyiarkan iklan melalui media sosial, tetapi bisa dilihat dari perjanjian kerjasama. (2) Berdasarkan UUPK mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen cukup memadai karena telah mencakup hak – hak konsumen. (3) Adanya dua ruang penyelesaian sengketa, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan diluar pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Influencer, Endorsement, Kosmetik ABSTRACT This research topic departed from the new marketing phenomenon that hires influencers to help market the products on social media. Consumers are usually the fresh target for cosmetic products advertised on social media through endorsements given by influencers. However, advertising products through endorsement usually comes with an issue that often harms the customers and leads to injustice. Departing from this issue, this research investigates the legal standing of an influencer endorsing cosmetic products according to Broadcast Law and how legal protection should be given to the consumers over the review of cosmetic products that involve the endorsement on social media such as Instagram according to Consumer Protection Law and how the dispute is resolved by the aggrieved consumers following the endorsement of cosmetic products illegally sold. This research employed normative-juridical methods, The research data were analyzed using qualitative-juridical techniques requiring legal materials from library research. The research results conclude that (1) the Broadcast Law does not regulate the status of an influencer endorsing the advertised products on Instagram, but it can be seen on the contract made; (2) Consumer Protection Law is considered appropriate in giving protection to the consumers since it takes into account the rights of the consumers; and (3) there are two ways of resolving this dispute through either litigation or non-litigation. Keywords : Consumer Protection, Influencers, Endorsements, Cosmetics