BATASAN KEWENANGAN VIRTUAL POLICE PADA TAHAP PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA CYBERCRIME - Lia Meinda Sari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Lia Meinda Sari, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169, Kota Malang 65145. Telp. (0341) 553898-551611, Fax. (0341) 566505 Email : liameinda@student.ub.ac.id Abstrak Penelitian ini mengenai batasan kewenangan Virtual Police pada tahap penyelidikan tindak pidana Cybercime. Karena Virtual Police bertugas memberikan Virtual Police Alert pada postingan dimedia sosial yang dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Media sosial sebagai tempat kebebasan berekspresi dan berpendapat pelaksanaannya rawan terjadi penyalahgunaan kewenangan. Penelitian bertujuan mengetahui dan menganalisis batasan kewenangan Virtual Police pada tahap penyelidikan tindak pidana Cybercrime dan mengetahui pengaturan Virtual Police yang dapat mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dengan metode yuridis normatif melalui Statute Approach, Conceptual Approach dan Comparative Approach dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh dari studi kepustakaan, dokumentasi dan internet kemudian dianalisis menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Sehingga didapati batasan kewenangan Virtual Police pada tahap penyelidikan tindak pidana Cybercrime meliputi Pertama, batasan pemberian Virtual Police Alert. Kedua, tidak melanggar aturan hukum. Ketiga, sesuai dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. Keempat, tindakan patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Kelima, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Keenam, wajib menghormati Hak Asasi Manusia. Dan pengaturan Virtual Police yang dapat mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif meliputi Pertama, Pengaturan pada tingkat Preemtive dan Preventive yaitu adanya pengaturan layanan edukasi, layanan pelaporan serta pengawasan dan penilaian. Kedua, Pengaturan pada tingkat penyelesaian perkara Cybercrime yaitu Pendekatan Restorative Justice dan penggunaan prinsip hukum pidana menjadi upaya hukum terakhir (Ultimum Remidium). Kata Kunci: Cybercrime, Batasan, Virtual Police, Penyelidikan Abstract This research studies the scope of authority in virtual police at the stage of investigation over cybercrime. The virtual police send an alert to the social media feed deemed to be violating Law Number 19 of 2016 concerning the Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Media social is the center to express ideas and thoughts that are prone to power abuse. This research aims to analyze the scope of the authority in virtual police at the stage of investigation over cybercrime and to investigate the regulation of virtual police that gives fair, clean, and productive digital spaces for Indonesia. With normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches, this research required primary, secondary, and tertiary legal materials obtained from the library, documentation, and the internet. All the data were further analyzed using grammatical and systematic interpretations. The research results reveal that the investigation state involves the scope of sending virtual police alert, compliance with the rules, compliance with the rules requiring further disciplinary acts to the officials concerned, appropriate and reasonable actions within official position scope, appropriate consideration according to inevitable conditions, and last but not least, obligation to respect human rights. The regulation of virtual police to provide a clean, fair, and productive digital space for Indonesia involves regulation at pre-emptive and preventive levels through the provision of educative services, reports, supervision, and assessment; regulation at the stage of resolution to cybercrime cases through restorative justice and the use of the ultimum remidium (litigation is the last to consider). Keywords: Cybercrime, Scope, Virtual Police, Investigation