TINJAUAN YURIDIS RUMAH APUNG SEBAGAI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PASAL 77 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH - Wahyu Pujo Pratama (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Wahyu Pujo Pratama, Lutfi Effendi, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang, 65145, Indonesia e-mail: wahyupujopratama@gmail.com , wahyupujop27@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Rumah Apung Sebagai Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. keberadaan rumah apung memang masih eksis dan digunakan di Indonesia khususnya daerah yang dekat dengan perairan. Akan tetapi rumah apung belum terakomodasi dengan baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya di bidang perpajakan. Untuk memberikan kepastian lebih jelas lagi mengenai status rumah apung yang belum terakomodasi dalam undang-undang yang mana dalam hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditarik rumusan masalah yakni apa akibat hukum dari pengaturan rumah apung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana pengaturan yang ideal untuk rumah apung di Indonesia. Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan sudah diperoleh maka dianalisis melalui teknik penafsiran atau interprestasi yaitu menganalisis undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Dari hasil penelitian dan analisis berdasarkan rumusan masalah diatas melalui metode tersebut, maka jawaban dari rumusan masalah tersebut adalah analisis dan deskripsi akibat hukum dari pengaturan rumah apung dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan deskripsi pengaturan yang ideal untuk rumah apung di Indonesia. kata kunci: Akibat Hukum, Rumah Apung, Pajak Bumi dan Bangunan, Objek Pajak, Kekosongan Hukum ABSTRACT This research aims to describe floating houses as an object of land and building tax in regency and municipal areas according to Article 77 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Levies. Floating houses still exist in Indonesia, especially in the areas mostly covered with water. However, floating houses are not accommodated in the scope of legislation in Indonesia, especially regarding taxes, and this situation seems to have left a legal loophole. Departing from this issue, this research investigates what legal consequences may arise from the regulations regarding the existence of floating houses in the legislation in Indonesia and what appropriate regulations can be suggested for the existence of floating houses in Indonesia. The legal materials were analyzed using an interpretative technique through the analysis of laws as part of the whole legislative system. The research results give answers to the issues regarding the legislation in Indonesia and the ideal regulations governing floating houses in Indonesia. Keywords: legal consequences, floating houses, land and building tax, taxable object, legal loophole