DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TINGGI MENGUBAH ATAU MEMPERBAIKI AMAR PUTUSAN DALAM KASUS SUAP PINANGKI SIRNA MALASARI (Studi putusan nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI) - Dhimas Ade Pratama (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Dhimas Ade Pratama, Yuliati, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dhimasadep51@gmail.com ABSTRAK Pada skripsi ini penulis telah menentukan permsalahan yang terkait dasar pertimbangan hakim tinggi yang mengubah amar putusan dalam kasus suap jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dirasa telah mencoreng nilai-nilai keadilan. Latar belakang pemilihan permasalahan yang diangkat yaitu Tindak Pidana Korupsi yang merajalela di Indonesia sering kali dijalankan oleh orang-orang yang bekerja di pemerintahan, status Pinangki sebagai jaksa yang seharusnya memberatkan dalam pemberian sanksinya, pada tingkat Banding secara fakta mendapatkan hukuman yang sangat dikurangi bila dibandingkan pada putusan tingkat pertama. Hal tersebut tentunya akan mencederai keadilan masyarakat ditambah alasan-alasan yang meringankan sanksi pada tingkat Banding dinilai tidak seberapa bila harus memangkas vonis sebanyak itu. Maka, dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas rumusan permasalahan penelitian yaitu apa dasar pertimbangan hakim tinggi mengubah atau memperbaiki amar putusan dalam kasus suap pinangki sirna malasari dan apakah perubahan amar putusan oleh hakim tinggi sudah memenuhi asas keadilan. Dari hasil ini, penulis mendapat jawaban atas masalah yang ada bahwasanya dasar dari pertimbangan hakim mengubar amar putusannya dikarenakan majelis hakim mempertimbangkan berbagai hal dalam putusan banding kasus Pinangki. Diantaranya, dikarenakan Pinangki dipandang telah menyesali dan mengakui tindakannya. Disini juga hakim mempertimbangkan karena Pinangki ialah ibu dari anak berusia empat tahun maka layak diberikan kesempatan guna mengasuh serta menyayangi anaknya di masa pertumbuhan. Lalu jawaban untuk apakah perubahan amar putusan oleh hakim tinggi sudah memenuhi asas keadilan. Dengan memperhatikan kasus-kasus sebelumnya dan dampak dari perbuatan pidana pinangki yang merupakan pejabat pemerintahan, pemotongan masa hukuman yang diberikan kepada pinangki adalah keputusan tidak logis, dan dapat merusak tatanan hukum berkeadilian di Indonesia. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim Pinangki Sirna ABSTRACT This research investigates the basic consideration of the High Judge in changing the indictment over the bribery case faced by Pinangki Sirna Malasari since it was seen as spoiling justice. This research departed from increasing corruption cases in Indonesia, mostly involving people working in the government. Pinangki working as a prosecutor should have been heavily sanctioned in her case, but, on the other hand, her sentence was alleviated to an extent that was far different from what was declared in the first instance. This certainly spoils the justice in society, coupled with some grounds alleviating the sanction at the court of appeal. Departing from the above issue, this research aims to further investigate the basic consideration of the judges in changing and improving the indictment in the case elaborated above and whether the change made by the High Judge has met the justice principle. The research reveals that the change made departed from some grounds in the case faced by Pinangki. The defendant, in this case, is seen to have regrated her act and she admitted her wrongdoing. The judge also considered that Pinangki is a mother to a four-year-old child and this alleviation was given simply because it was intended to give her a chance to raise her child. However, cutting the sentence period is deemed to be illogical since it can spoil justice and legal structure in Indonesia. Keywords: judge’s consideration, Pinangki Sirna