URGENSI PLATFORM PETISI DARING OLEH PRESIDEN SEBAGAI KONSEKUENSI PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIL - Azzahrasya Sophia Siswanto (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Azzahrasya Sophia Siswanto, Ria Casmi Arrsa, Prischa Listiningrum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: azzahrasyas@gmail.com ABSTRAK Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensil yang memiliki konsekuensi presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan yang terhadap jabatannya adalah hasil dari pemilihan umum yang suaranya dari rakyat. Terhadap hal itu presiden memiliki kewajiban bertanggung jawab atas program kerjanya karena mendapat mandat dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk bebas mengutarakan pendapatnya dan ikut serta dalam pemerintahan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya permasalahan di negara akan sebuah kebijakan, peraturan maupun bidang lain memerlukan sebuah wadah untuk menampung aspirasi rakyat. Majunya teknologi berpengaruh kepada pemerintahan, salah satunya Indonesia yang tergabung dalam Open Government Partnership. Hal ini memerlukan sebuah platform agar hal-hal tersebut dapat terwujud. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya platform petisi daring. Platform petisi daring oleh presiden diperlukan dikarenakan hak kebebasan berpendapat rakyat dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat hanya bersifat pada satu arah saja. Banyak permasalahan kasus yang terjadi seperti penolakan kebijakan, perbaikan infrastruktur, dan permohonan lain yang perlu diberi wadah. Selain itu diperlukan pula untuk mewujudkan Open Government Indonesia (OGI) yang berbasis pemerintahan terbuka dan keterlibatan rakyat berlandaskan teknologi. Penulis membuat model alur petisi daring di Indonesia sebagai ide untuk alur petisi daring di Indonesia. Sebagai perbandingan penulis membandingkan mekanisme petisi daring di Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jerman. Kata Kunci: petisi daring, sistem pemerintahan presidensil, partisipasi masyarakat, desain pemerintahan terbuka ABSTRACT Indonesia adheres to the presidential system, meaning that the president rules the government, and the president is elected through the votes given by the members of the public. That is, the president of the state is fully responsible for the working program to represent the mandate of the public. Citizens have the right to voice their thoughts and participate in the government, as guaranteed by laws. Citizens have the freedom to express their aspirations over issues happening in the state regarding the policies made. They can contribute their new ideas, and this role represents their right to participate in the government and express their opinions. The mounting problems arising from government policies in the state need a special space by which people’s aspirations can be accommodated. Specifically, this space also houses all the responses coming from the government regarding policy issues. The advancement of technology affects the government, and this is obvious when Indonesia joined open government partnership. All these reasons indicate that a platform facilitating online petitions is required to tackle the issues and to realize open government Indonesia (OGI) that is more open government- and people participation-based according to technology. An online petition model in Indonesia is proposed for the online petition flows in Indonesia. This research also compares online petitions in Indonesia with those in the US, South Korea, and Germany. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and comparative approaches. Keywords: online petition, presidential government system, participation of the people, open government