ANALISIS BATASAN PENGATURAN 3-DIMENSIONAL SHAPE PRODUCT SEBAGAI OBJEK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DESAIN INDUSTRI DAN UNDANG-UNDANG MEREK (Studi Perbandingan Negara Amerika Serikat, Jepang, India, dan Uni Eropa) - Brigitta Audrylla Ferina Devi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Brigitta Audrylla Ferina Devi, Yenny Eta Widyanti, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono No. 169 e-mail: brigitta.af@gmail.com ABSTRAK Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini mengenai kesamaan substansi yang termuat dalam Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Merek tahun 2016 terkait perlindungan terhadap bentuk tiga dimensi. Batasan bentuk tiga dimensi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Merek tahun 2016 menyebabkan penafsiran bentuk tiga dimensi sebagai merek menjadi tidak jelas dan berpotensi ditafsirkan sebagaimana bentuk tiga dimensi yang diatur dalam Undang-Undang Desain Industri. Akibatnya, perlindungan terhadap bentuk tiga dimensi yang terdapat dalam kedua pengaturan menjadi tumpang tindih dan dapat merugikan pemilik HKI dari berbagai aspek. Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana batasan pengaturan 3-Dimensional Shape Product sebagai objek hak kekayaan intelektual berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta perbandingannya dengan negara-negara lain di dunia? (2) Bagaimana model pengaturan yang tepat terkait 3-Dimensional Shape Product sebagai objek hak kekayaan intelektual di Indonesia? Metode penulisan yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan metode penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. Berdasarkan hasil penelitian, batasan bentuk tiga dimensi dalam Undang-Undang Merek tahun 2016 kabur oleh karena dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) tidak terdapat indikator mengenai bentuk yang dapat didaftarkan sebagai merek tiga dimensi sehingga DJKI sebagai pihak berwenang yang menerima pendaftaran merek tidak memiliki pedoman yang pasti untuk mencegah terdaftarnya bentuk tiga dimensi yang sama dengan yang telah dilindungi oleh hukum desain industri. Dengan membandingkan pengaturan merek tiga dimensi di negara Amerika Serikat, Jepang, India, dan Uni Eropa ditemukan model pengaturan yang tepat yang dapat diterapkan di Indonesia guna mencegah potensi tumpang tindih perlindungan terhadap bentuk tiga dimensi. Dengan demikian, penulis mengajukan agar ketentuan dalam Pasal 21 Undang-Undang Merek tahun 2016 perlu mendapat klausula tambahan yang mengatur batasan bentuk tiga dimensi. Kata Kunci: batasan, pengaturan, bentuk tiga dimensi, merek, desain industri ABSTRACT This research specifically studies the similarity of substances in the Industrial Design Law and Trademark Law of 2016 regarding the protection of the three-dimensional product. The absence of the regulation of the scope of the three-dimensional products in the trademark law mentioned above has led to dissenting interpretations, leading to the likelihood of defining it based on the Industrial Design Law. The overlap caused by this multi-interpretation could harm the Intellectual Property Rights (IPRs) holders in all respects. Departing from this issue, this research investigates: (1) what is the scope of the regulation of three-dimensional shape products as IPRs objects according to Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs and Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and the comparisons of the laws in other countries and (2) how are the three-dimensional shape products regulated as the objects of IPRs in Indonesia? This research employed normative juridical methods, statutory, conceptual, comparative, and case approaches. The primary, secondary, and tertiary materials were analyzed based on systematic and comparative interpretations. The research results reveal that the definition of the three-dimensional objects as in the trademark law of 2016 is vague since Article 21 paragraph (1) does not mention any indicators regarding the shape registered as the three-dimensional shape products so DJKI as the authority in the registration process does not have any certain guidelines to prevent any similar three-dimensional object registrations that are already protected by the industrial design law. By comparing the regulations of the trademarks of the three-dimensional products in the US, Japan, India, and the European Union, we can find an appropriate regulatory model that Indonesia can apply to avert any likelihood of overlap in the provision of protection of the three-dimensional shape products. Thus, this research is intended to recommend that the provision in Article 21 of the Law concerning Trademarks of 2016 add a clause that regulates the scope of the definition of three-dimension. Keywords: sco