PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ATLET DI INDONESIA - Muhammad Ruby Duto Pranoto; Nabitatus Sa’adah; Suhartoyo Suhartoyo (Diponegoro Law Journal, 2021)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional didalamnya mengatur peran dan tanggung jawab dari pemerintah terhadap para atlet yang ada di indonesia. Tanggung jawab yang dimaksudkan adalah bagaimana pemerintah harus memenuhi kebutuhan dan hak-hak atlet di Indonesia baik dalam kehidupan sosialnya maupun kebutuhan latihannya. Undang-Undang ini didukung dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional yang ditujukan dalam rangka menyambut Asian Games 2018 yang menjadi target dari Pemerintah Indonesia dalam mencapai prestasi maksimal dalam bidang olahraga. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai peningkatan prestasi olahraga nasional untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak para atlet itu sendiri. Dalam pelaksanaannya pemerintah sudah membuat beberapa program yang mendukung pelaksanaan dari peraturan tersebut, salah satunya adalah program Hari Olahraga Nasional, yang mana program ini di maksudkan untuk memberikan penghargaan dan hak-hak atlet dan mantan atlet yang tertulis didalam peraturan-peraturan yang ada. Namun menurut laporan dari staff KONI yang merupakan organisasi pemerintah dalam hal olahraga masih banyak atlet dan mantan atlet yang belum terjangkau untuk diberikan penghargaan yang menjadi hak mereka.