MENELAAH SANGKAAN PENISTAAN AGAMA TERHADAP GUBERNUR DKI BASUKI CAHAYA PURNAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM. (MAKSIGAMA, 2016)
Indonesia berdemokrasi iklim yang baru setelah era 98 sebagaimana yang diatur dalam UUD 45 Pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan, pada era ini bersuara adalah hal yang dimungkinkan dengan adanya UU No. 9 tahun 1998 yang mengikuti dari Ground Norm kita yakni UUD 1945 Pasal 28. Mengenai aksi damai yang terjadi pada 4 November 2016 yang ada di Jakarta, saya akan meninjau hal tersebut dengan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Asal muasalnya kejadian tersebut ditengarai oleh kejadian dimana Gubernur Jakarta yang ketika kejadian tersebut berlangsung dalam jabatannya sebagai seorang kepala daerah dan kepala pemerintahan berbicara kepada masyarakatnya di kepulauan seribu yang didalam percakapannya tersebut terdapat kata-kata yang membuat banyak dari masyarakat kita merasa tersinggung. Setelah kejadian tersebut muncullah protes-protes terhadap Gubernur Jakarta tersebut aksi pertama dimulai dengan pernyataan pemuka agama, dilanjutkan dengan aksi unjuk rasa dan akhirnya dengan skala yang lebih besar lagi pada 4 November 2016, ketika hal tersebut ”dianggap” tidak digubris oleh pemerintah, Apakah penyampaian Gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama tersebut memang betul melanggar KUHP? Dalam hal ini Pasal 156a seperti yang dilaporkan kepadanya ? Bagaimanakah isu politik yang menyertainya jika kita berbicara dalam perspektif hukum? Dan bagaimana dengan kapasitas berbicaranya sebagai kepala daerah apakah hal tersebut menimbulkan sanksi hukum kepadanya? tujuan penelitian ini diharapkan penulis dapat mengurai permasalahan secara sistematis serta objektif sehingga didapat analogi hukum dan penafsiran hukum yang kompeten sehingga dapat menjadi telaah dalam menyikapi kasus yang telah marak ini. Kata Kunci: Sangkaan,  Penistaan Agama, Perspektif Hukum.