KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA ONLINE (MAKSIGAMA, 2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara yuridis mengenai tindak  pidana  prostitusi  melalui media online dengan menggunakan kajian normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan didapatkan hasil Prostitusi online dapat terjadi karena adanya akses yang sangat mudah dan juga begitu bebas, Adanya website atau forum yang secara khusus berkecimpung di dunia prostitusi online semakin menegaskan bahwa praktek haram ini sudah sangat terorganisir. Mereka biasanya mengunjungi forum atau website tersebut, didalamnya sudah ruang khusus yang membahas mengenai kegiatan ini, kita tinggal memilih gadis-gadis didalamnya dipaparkan dengan jelas seperti apa gadis-gadis psk ini dari mulai tarif sampai bentuk tubuh. Setelah setuju tinggal menghubungi mucikarinya melalui telepon dan praktek prostitusi melalui media online ini pun terjadi. Faktor- faktor penyebab terjadinya praktek prostitusi melalui media online ini pada dasarnya sama dengan bagaimana praktek prostitusi biasa terjadi, faktor utaman biasanya adalah ekonomi, namun dalam praktek prostitusi melalui media online ini, faktor pendukung yang menjadi kunci utama sehingga kegiatan haram ini bisa terjadi, adanya internet yang memudahkan sehinggak praktek ini bisa terjadi.Hukum positif menanggapi permasalah prostitusi melalui media online inicukup memuaskan bagi masyarakat, walaupun masih ada celah didalamnya. Menggunakan tiga undang-undang yaitu Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 Tentang Pornografi dan KUHP sudah cukup untuk menjerat para pelakunya, namun ada celah didalamnya seperti jika server dan pemilik website atau  forum prostitusi bukan warga negara Indonesia, maka dia dapat begitu saja lolos dari jeratan hukum Indonesia.Sanksi bagi pelaku prostitusi online yang diatur pada UU ITE dan UU Pornografi menurut penulis masih kurang berat, sebab denda maksimal Rp. 1 miliar masih relatif kecil jika dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh dalam mengelola jaringan prostitusi online ini. Sedangkan pidana penjara maksimal 6 tahun juga masih dianggap ringan jika mengingat prostitusi ini lebih berbahaya daripada bentuk-bentuk pornografi lainnya, sehingga kurang efektif untuk membuat pelaku jera ataupun menakut-nakuti orang lain melakukan kejahatan serupa.