DAMPAK KEWARGANEGARAAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA SEKITAR (MAKSIGAMA, 2017)
Etnis Rohingnya merupakan masyarakat yang tinggal di daerah Arakan Wilayah negara bagian Myanmar.  Etnis ini mengalami problematika dalam hal kewarganegaraan. Etnis Rohingnya ttidak memiliki kewarganegaraan mulai dari berlakunya akta negara asing 1864, akta kewarganegaraan  Myanmar 1948 yang disusun oleh pemerintah Inggris. Dan puncaknya terjadi saat diberlakukan undang-undang kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982.  Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa kelompok etnis yang diakui sebagai warga Myanmar adalah mereka yang memiliki nenek moyang dan hidup di Rohingnya sejak tahun 1823. Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa etnis Rohingnya merupakan imigran gelap yang berasal dari Banglades karena adanya kesamaan ciri fisik yang dimiliki oleh etnis Rohingnya dan etnis Bengali.Akibat ketidak adaan status kewarganegaran menyebabkan etnis Rohingnya tidak berada dalam perlindungan suatu negara sehingga terjadi banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dampak dari terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berupa penyiksaan dan pembunuhan dan dilakukannya operasi-operasi militer pemerintah Myanmar adalah terjadinya beberapa kali terjadinya gelombang pengungsian secara besar-besaran keluar dari daerah Arakan. Kondisi di wilayah Arakan kembali memanas pada tahun 2012, hal ini mendorong terjadinya penindasan, penyiksaan, dan pembunuhan menyebabkan warga Rohingnya mengungsi ke beberapa negara sekitar seperti Banglades, Thailand, Malaysia, dan Indonesia.Terjadinya   pengungsian besar-besaran dari Myanmar ke beberapa negara sekitar memiliki dampak yang cukup besar baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak tersebut antara lain adalah terjadinya kesenjangan sosial antara pengungsi Myanmar dengan penduduk lokal Banglades, terjadinya perdagangan dan penyelundupan manusia dari Thailand ke Malyasia, bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah diluar biaya yang harus dikeluarkan untuk pembangunan juga harus diadakan biaya untuk penanganan pengungsi dari etnis Rohingnya.