KEDUDUKAN ANAK DIDALAM PERNIKAHAN SECARA SIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (MAKSIGAMA, 2020)
Kedudukan anak didalam pernikahan secara siri berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki rumusan masalah bagaimana proses pengakuan anak hasil pernikahan siri terhadap kedudukan anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tujuannya untuk mengetahui proses pengakuan anak hasil pernikahan siri dan akibat hukumnya terhadap kedudukan anak. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal akan adanya pernikahan siri, hanya saja dalam Pasal 2 ayat(1) disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Seorang anak dapat dikatakan sah sebagaimana disebutkan pada Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan anak yang lahir dalam pernikahan siri tetap disebut anak sah menurut agama meski tidak terdaftar atau tercatat, akan tetapi pernikahan siri dimata negara tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak ada karena tidak terdaftar pada instansi yang berwenang, begitupun dengan anak hasil pernikahan siri dianggap sebagai anak luar kawin karena tidak memiliki akta lahir yang disebabkan tidak dimilikinya akta nikah orang tuanya. Solusi atau cara agar pernikahan siri tersebut terdaftar atau tercatat sehingga dapat diakui oleh negara adalah dengan mengambil langkah itsbat nikah. Yang dimaksud dengan itsbat nikah adalah peroses permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan untuk dinyatakan sahnya sebuah pernikahan dan memiliki kekuatan hukum. Kata kunci : anak, pernikahan siri, kompilasi hukum Islam