KONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA AKIBAT PEMBELAAN DARURAT (MAKSIGAMA, 2022)
Aturan hukum tentang Overmacht (keadaan memaksa) dan pembelaan darurat telah diatur dalam KUHP Pasal 48 dan 49 ayat (1) dan ayat (2). Aturan ini membuat setiap pelaku tindak pidana akibat dari sesuatu yang memaksanya untuk melakukan tindak kriminal tersebut dapat terbebas dari jeratan hukum pidana. Pada praktiknya di lapangan, pasal ini masih belum diterapkan dengan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini di mana pelaku tindak kriminal akibat pembelaan diri dijerat oleh pasal pidana. Di sisi lain, pasal ini bisa saja dipelintir oleh orang dengan niat tidak baik untuk melakukan tindak pidana dengan alasan pembelaan diri atau dalam keadaan terpaksa. Di sini dibutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat untuk dapat menjaga agar pasal ini dapat diberlakukan secara konsisten. Penelitian ini disusun dengan tujuan menganalisis penerapan pasal 49 KUHP di masyarakat Indonesia dan merumuskan suatu reformasi agar Pasal 49 KUHP tersebut dapat diimplemantasikan dengan konsisten di masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif atau telaah teori dan kepustakaan untuk kemudian dianalisis demi mendapatkan suatu hasil penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang timbul. Dari hasil dan pembahasan didapatkan kesimpulan yaitu: ditemukan inkonsistensi dalam penerapan pasal 49 KUHP di masyarakat Indonesia dan diusulkan suatu perubahan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dengan membentuk suatu lembaga pengawas penyidikan. Kata kunci : pembelaan darurat, konsistensi pasal, perlindungan hukum