Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah serta Implikasinya pada Pelayanan Publik (Survey pada SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat) - Teti Widia Komarawati; Darya Setia Nugraha (Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, 2020)
Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menghindari praktik KKN sehingga tujuan dari implementasi good governance dapat tercapai adalah dengan menerapkan SPIP. Selain itu, tujuan dari pemerintah yaitu menyelenggarakan pelayanan publik yang efektif dan efisien dapat dilihat dari bagaimana komitmen dan kinerja dari aparatur pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari good governance, SPIP dan komitmen organisasi terhadap pelayanan publik melalui kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai variabel intervening. Jenis penelitian adalah kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 28 SKPD dengan jumlah responden sebanyak 208 pegawai. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan path analysis yang diolah dengan software IBM SPSS versi 26.0. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari good governance, SPIP dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur pemerintah baik secara parsial maupun simultan dengan nilai sebesar 5,405, 2,758 dan 3,154 serta 88,466. Kinerja aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pelayanan publik sebesar 14,560. Terdapat pengaruh secara tidak langsung dari good governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan komitmen organisasi terhadap pelayanan publik melalui kinerja aparatur pemerintah daerah sebagai variabel intervening.