IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI P2TP2A KABUPATEN BANDUNG - Putri Windayanti; Ero Suhara (Jurnal Sosial Politik Unla, 2016)
Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan perempuan anak di Kabupaten Bandung. Peneliti menganalisis permasalahan pada implementasi kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah : “Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bandung.” Analisis masalah dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam Agustino(2006:149-153) berdasarkan faktor-faktor krusial dalam Implementasi Kebijakan melalui: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut : Proses implementasi kebijakan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak berdasarkan pada komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi maka akan menghasilkan optimalisasi proses perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bandung. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dapat diatasi dengan menerapkan aspek dari dimensi tersebut. Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denganmetode studi kasus(Case Study). Analisis data dilakukan melalui siklusReduksi data, Sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pengujian terhadap data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Faktor yang menjadi pendukung antara lain : hubungan koordinasi dengan lembaga/instansi mitra kerja lainnya yang baik, perlengkapan sarana yang cukup mendukung. Sedangkan faktor penghambat antara lain :kurang nya sumber daya manusia yang ahli di bidangnya, sosialisasi kepada masyarakat kurang tepat sasaran, terbatasnya anggaran, belum ada sarana operasional, tidak ada MoU dan SOP yang belum jelas, korban banyak yang belum yakin, gugus tugas belum efektif, tidak adanya Monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menemukan faktor lain yakni belum efektifnya struktur organisasi, menyebabkan sistem pada P2TP2A lemah sehingga menimbulkan ketidak efektifan proses implementasi kebijakan.