IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS TENTANG PROSES MEDIASI PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG BARAT) - Adinda Adinda; Suhermanudin Suhermanudin (Jurnal Sosial Politik Unla, 2018)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya dalam mediasi perselisihan hubungan industrial. Berdasarkan latarbelakang penelitian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam proses mediasi Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Bandung Barat? 2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat proses mediasi dalam perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bandung Barat? 3. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dalam pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari Charles Jones yang meliputi organisasi, interpretasi (penafsiran), dan aplikasi (penerapan). Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut : 1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dalam proses mediasi Perselisihan Hubungan Industrial? 2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat proses mediasi dalam perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Bandung Barat? 3. Upaya apa saja yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan ketenagakerjaan khususnya untuk pelaksanaan mediasi perselisihan hubungan industrial? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan khususnya dalam Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat belum optimal, dengan indikasi-indikasi; minimnya sumberdaya mediator yang melayani mediasi perselisihan hubungan industrial, belum dibuatnya mekanisme pembagian tugas bagi mediator yang melaksanakan mediasi perselisihan hubungan industrial serta mekanisme penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang jelas dan terperinci.