KONTRIBUSI BPHTB TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KOTA SURAKARTA - Femmy Silaswaty Faried Nourma Dewi (PROSEDING, 2018)
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah persoalan peralihan kewenangan, dari pemerintah pusat beralih kepemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota. Salah satu cara untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi adalah diterapkannya pengurusan keuangan untuk langsung diterima dan dikelola oleh masyarakat di daerah, yang bertujuan untuk peninkatan pendapatan asli daerah PAD. Pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah suatu bentuk peningkatan PAD daerah. Salah satunya ketika ditetapkannya BPHTB sebagai suatu Pajak yang dipungut oleh daerah Kabupaten/Kota, hal tersebut diatur didalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maksud penetapan BPHTB dikategorikan sebagai pajak adalah untuk peningkatan PAD daerah yang mana tentunya perolehan daerah tersebut untuk percepatan pembangunan didaerah khususnya di kota Surakarta. Metode yang dipergunakan adalah dengan cara normatif, yaitu dengan menganalisa peraturan terkait perubahan kewenangan tersebut, yaitu yang diatur didalam Undang –Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah..