MODEL PENGELOLAAN BENDA BERHARGA MUATAN KAPAL TENGGELAM BERDASARKAN KEBIJAKAN EKONOMI BIRU (BLUE ECONOMY) UNTUK MEMPERKUAT EKONOMI BERKELANJUTAN INDONESIA (Lex Jurnalica, 2021)
AbstractBarang Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) have the potential to sustainably strengthen Indonesia's marine economy, but on the other hand BMKT is a maritime cultural heritage that cannot be traded. There is still a law dualism for BMKT regulation. The BMKT regulation still refers to Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, which has no derivative regulations. Based on the previous related regulation, BMKT could be traded. This provision is contrary to the Convention for the Protection of the Underwater Cultural Heritage by UNESCO  2001 and Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999. The research methodology is a normative legal research with qualitative analysis techniques. This research leads to conclusions: (1) The strategy that can be carried out in the management of BMKT is based on a blue economy policy which is aligned with Rencana Pembangunan Nasional in order to support policies comprehensively; (2) The management model of BMKT in the future can use The Blue Economy Policy approach that pays attention to local wisdom and involves the active role of related stakeholders. The model of stakeholder engagement can use The Triple Helix. This model is combination of synergy between the parties that support development, consists of govert development, consists of government, industry, and local communities.Keywords: BMKT Management, Blue Economy Policy, Sustainable Economy AbstrakBarang Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) berpotensi besar memperkuat ekonomi kelautan Indonesia secara berkelanjutan, namun di lain hal BMKT merupakan warisan budaya maritim yang tidak boleh diperjualbeilkan. Pengaturan BMKT saat ini masih mengalami dualisme hukum dikarenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya masih belum terdapat aturan turunannya. Pada peraturan nasional lainnya sebelum diterbitkannya UU tersebut, BMKT  dapat diperjualbelikan. Ketentuan ini bertentangan juga dengan Convention for the Protection of the Underwater Cultural Heritage by UNESCO  tahun 2001 dan Environment Protection and Biodiversity Conservation Act tahun 1999. Metodologi penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan teknik analisis secara kualitatif. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa (1) Strategi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan BMKT adalah berdasarkan kebijakan ekonomi biru (Blue Economy) yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Nasional agar mendukung kebijakan secara komprehensif; (2) Model pengelolaan BMKT ke depan dapat menggunakan pendekatan Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy) yang memperhatikan kearifan lokal serta melibatkan peran aktif stakeholders di dalamnya. Model dari keterlibatan para pihak terkait ini dapat menggunakan pendekatan Triple Helix. Model ini merupakan gabungan sinergi antara para pihak yang mendukung pembangunan, terdiri dari pemerintah, industri, dan masyarakat lokal.  Kata Kunci: Pengelolaan BMKT, Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy), Ekonomi Berkelanjutan