PERAN PTUN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT ATAS TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM - Ach. Nadzirun Ilham (Dinamika, 2022)
ABSTRACT The principle that Indonesia is a rule of law means that all actions taken must be based on the law. The existence of (PTUN) as a means of control over government actions as well as a medium for the community to seek justice for the government's actions. 1) What is the authority of the Administrative Court in resolving State Administrative Court disputes? 2) What is the legal protection for the public for government actions law through the Administrative Court? This research uses a normative juridical approach by using historical, conceptual, and statutory approaches. The legal materials used are primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of legal books, theses, journals, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. The technique of collecting legal materials uses juridical analysis and literature study. Meanwhile, the analysis of legal materials uses qualitative analysis. Can open a form of legal protection to the public for government actions, namely through supervision, giving sanctions to government officials who do not carry out court decisions, through the execution of court executions in the form of revocation of government decisions.Keywords: Legal Protection, Government Decisions, the administrative court (PTUN). ABSTRAK Adanya prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berarti segala tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum. Adanya PTUN sebagai alat kontrol terhadap tindakan pemerintah sekaligus sebagai media bagi masyarakat untuk mencari keadilan atas tindakan pemerintah itu. 1) Bagaimana kewenangan PTUN dalam menyelesaikan sengketa TUN?.2) Bagaimana perlindungan hukum kepada masyarakat atas tindakan hukum pemerintah melalui PTUN?. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan historis, konseptual dan perundang-undangan. Bahan hukum yang dipakai yakni: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, skripsi, jurnal dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis yuridis dan studi pustaka. Sedangkan analisi bahan hukumnya menggunakan analisis kualitatif. Dapat disimpulkan bentuk perlindungan hukum kepada masyarakat atas tindakan pemerintah yakni melalui cara pengawasan, pemberian sanksi administratif kepada pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, sampai dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan berupa pencabutan keputusan pemerintah. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Keputusan Pemerintah, PTUN