EFEKTIFITAS PERATURAN KBPN NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN DAN HAMBATAN-HAMBATAN - Muhammad Fatikhuddin (Dinamika, 2019)
Abstrak Permasalahan pertanahan semakin hari semakin kompleks  banyak konflik tanah terjadi di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan kasus yang perlu penangan secepatnya, juga tidak kalah pentingnya masalah pelayan kepada masyarakat yang ingin mempunyai status hukum tentang kemilikan tanahnya. Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga publik telah berusaha untuk meningkatkan pelayanannya  dalam pendaftaran tanah. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: bagaimana kualitas standar pelayanan dan pengaturan pertanahan yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Probolinggo kepada masyarakat, sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap standar pelayanan dan pengaturan pelayanan  di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo, dan bagaimana tingkat kesesuaian antara kinerja standar pelayanan dan pengaturan pertanahan dengan harapan masyarakat di Kantor Pertanahan Probolinggo.Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendeketan yuridis sosiologis. Penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, kuisoner dan studi pustaka, serta penelitian di lokasi obyek penelitian, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan cara kualitatif.Kantor Pertanahan Kota Probolinggo mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan di bidang pelayanan publik. Sedangkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di bidang pelayanan dan pengaturan pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Probolinggo adalah baik. Dengan demikian, kepentingan unit pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo adalah penting. Kenyamanan pelayanan merupakan unsur yang dianggap paling penting oleh masyarakat pengguna layanan pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo. Dan tingkat kesesuaian antara kinerja pelayanan publik di bidang pertanahan di Kantor Pertanahan Kota Probolinggo sudah sangat sesuai. Hal tersebut disimpulkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa hasil penelitian yang sudah ada.Kata Kunci: Efektifitas, Peraturan Kbpn Nomor 1 Tahun 2010.    Abstract Problems land is increasingly complex, many of the land conflicts occurred in Indonesia, which amounted to thousands of cases that need handling presently possible, no less important problem of the public servant who wishes to have the status of law about the ownership of the land.The National Land agency as a public institution has attempted to improve services in land registration. The formulation of the problem posed, namely:  how the quality of service standards and regulation of land given the Land Office in Probolinggo to the society, the extent to which the level of people's satisfaction with the standard of service and setting of service in the Land Office in Probolinggo, and how the level of conformity between the execution of the service standards and the regulation of land with the expectations of the society in the Land Office of Probolinggo.  This research has been done in the Land Office Probolinggo.  The research of the study included yuridis empires and used yuridis sociology as an approach method. There are three kinds of data collection technique: interview, questionnaire, and literature study. in this research, the researcher used qualitative design. the land office probolinggo has some strengths and weaknesses in public service but the satisfaction of the society of the public service of the Land office Probolinggo is good.Thus, the interests of the service unite in the Land Probolinggo is importance. The convenience of the service is an important thing in society in the Land office Probolinggo. And the level of conformity between the performances of public services in the land sector in the Land Office Probolinggo is very appropriate. It is concluded from the results of research conducted by the author with analyzing the results of research that already exists.Key word : Effectiveness, the regulation of Kbpn No.1 on 2010