PERAN DAN TANGGUNGJAWAB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA - Ardilla Ayu Vebyangga (Dinamika, 2019)
Abstrak       Masyarakat Desa Singkil tergolong masyarakat yang sebagian besar mata pencahariannya adalah petani. Untuk membantu dan mengawasi kinerja Kepala Desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat membantu melancarkan kegiatan-kegiatan yang ada. Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari data yang ada mayoritas Peraturan Desa yang dibuat lebih banyak adalah yang berkaitan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Alasannya adalah karena merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang perlu dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setiap awal tahun pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pembiayaan berdasarkan pada prinsip yang hemat, terpenuhi dan terkendali sesuai dengan rencana anggaran pemerintah desa.Kata kunci: dana desa, tanggungjawab Badan Permusyawaratan DesaAbstractThe Singkil village community is classified as a community whose livelihoods are mostly farmers. To assist and supervise the performance of the Village Head, a Village Consultative Body (BPD) is established in Law Number 6. The Village Consultative Body is an institution that carries out a government function whose members are representatives of the villagers based on regional representation and democratically determined. The existence of a Village Consultative Body (BPD) is very helpful in launching existing activities. The function of the BPD is to discuss and agree on a draft village regulation with the village head, to accommodate and channel the aspirations of the village community, and to oversee the performance of the village head. From the data that there are a majority of Village Regulations that are made more are related to the Village Revenue and Expenditure Budget. The reason is because it is an annual financial plan of the Village Government that needs to be discussed and agreed upon jointly by the Village Government and the Village Consultative Body determined by the Village Regulation. At the beginning of each year the government prepares Village Revenue and Expenditure Budget and financing based on principles that are economical, fulfilled and controlled in accordance with the village government's budget plan.Keywords: village funds, responsible of Village Consultative Body