KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal) - iklil zabda mujtaba (Dinamika, 2021)
ABSTRACTThe Village Consultative Body or what is called by another name is an institution that carries out government functions whose members are representatives of the village population. The Village Consultative Body is very important to oversee how existing funds are used in accordance with what has been regulated by the Village and to oversee the process of realizing programs that are being or are planned. The BPD is also expected to be able to create compliance, so that it can supervise and control the Formation of Village Regulations. This writing is motivated by the existence of problems, namely how the authority of the Village Consultative Body in implementing village level regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. What are the factors that hinder and support the Village Consultative Body to play a role in implementing village regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. What efforts can be made by the Village Consultative Body in implementing village regulations in Sukodadi Village, Kangkung District, Kendal Regency. The research method carried out in this paper uses empirical juridical methods, and uses field research with a case approach.Keywords: BPD, Regulation, AuthorityABSTRAK Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa. badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mengawal bagaimana dana yang ada digunakan sesuai dengan yang telah diatur oleh Desa serta mengawal proses realisasi program yang sedang atau direncanakan. BPD juga diharapkan mampu menciptakan kepatuhan, sehingga dapat mengawasi dan mengontrol dalam Pembentukan Peraturan Desa. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu bagaimana kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan peraturan tingkat desa di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung Badan Permusyawaratan Desa untuk berperan dalam mengimplementasikan peraturan desa di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengimplementasikan peraturan desa Di Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris, dan menggunakan penelitian lapangan dengan pendektan kasus.Kata Kunci: BPD, Peraturan, Kewenangan