PERANAN POLRI DALAM MENANGANI MENANGANI UNJUK RASA BERDASARKAN UU RI NO 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DIMUKA UMUM - Muhammad Dziki Aminulloh (Dinamika, 2021)
ABSTRACTThis study aims to determine the role of the National Police in handling demonstrations based on Law No. 9 of 1998 on the independence of expressing opinions in public, discussing issues (1) How is the procedure for handling demonstrations based on Law No. 9 of 1998 at the Sampang Police (2) Factors what are the factors that hinder the handling of the demonstration and the efforts to overcome it (3) What are the efforts of the Sampang Police to prevent the demonstration. This study uses a qualitative approach because all the data obtained in the form of interviews and face to face. This research is a type of research based on case studies. With the enactment of Law No. 9 of 1998 concerning the independence of expressing opinions in public, the Indonesian National Police ranks as the front guard for the development of national security in the context of handling demonstrations, whether conducted peacefully or carried out in anarchy.Keywords: Police, Demonstrations, Freedom to express opinions.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polri dalam menangani unjuk rasa berdasarkan UU RI nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, membahas permasalahan (1) Bagaimana prosedur penanganan unjuk rasa berdasarkan UU RI Nomor 9 Tahun 1998 di Polres Sampang (2) Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penanganan unjuk rasa dan upaya untuk mengatasinya (3) Apa Upaya-upaya Kepolisian Polres Sampang untuk mencegah terjadinya Unjuk Rasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kulitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian berdasarkan studi kasus. Dengan hadirnya undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, jajaran Kepolisian RI sebagai garda terdepan untuk pengembangan keamanan negeri dalam rangka penanganan unjuk rasa, baik yang dilakukan secara damai maupun yang dilakukan secara anarki.Kata Kunci : Polri, Unjuk Rasa, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat