ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PELANGGAN LISTRIK YANG WANPRESTASI - Safiril Adi Susanto (Dinamika, 2021)
ABSTRACT The form of power purchase agreement for prospective customers made by PT. PLN (Persero) is classified as a type of standardized agreement that has the potential for an imbalance between the rights and obligations of the two parties. As for the formulation of the problem: Is there a principle of balance regarding rights and obligations in the agreement between the PT. PLN (Persero) with customers, and what form of action is taken by PT. PLN (Persero) towards customers who are in default when linked to the Consumer Protection Law (UUPK). The type of research used is normative juridical legal research by tracing secondary data such as UUPK, the form of power purchase agreement and literature study. The results of this research show that the contents in the power purchase agreement letter, there is still an imbalance between the rights and obligations between the two parties. PLN (Persero) in taking action against default customers can still be said to be not in accordance with the provisions of the UUPK. Keywords: Consumer Protection, Electricity Customers, Default. ABSTRAK Bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik untuk calon pelanggan yang dibuat oleh PT. PLN (Persero) tergolong jenis perjanjian standart baku yang berpotensi adanya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Adapun rumusan masalah: Adakah asas keseimbangan mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian antara pihak PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, dan bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan PT. PLN (Persero) terhadap pelanggan yang wanprestasi bila dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelusuran data sekunder seperti UUPK, bentuk perjanjian jual beli tenaga listrik dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini ternyata isi didalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik, masih terdapat ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban antara kedua belah pihak selanjutnya cara yang dilakukan PT. PLN (Persero) dalam melakukan penindakan terhadap pelanggan wanprestasi juga masih dapat dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan UUPK. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Pelanggan Listrik, Wanprestasi.