IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN BEBAS PEDAGANG KAKI LIMA - Astuti Maulina Ulfa (Dinamika, 2019)
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Pelaksanaan implernntasi Kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai Peraturan Walikota Batu Nomor 52 Tahun 2018 yaitu dengan engadakan pembinaaan terhadap Pedagang Kaki Lima 2) Kendala Pemerintah Kota Batu dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah banyaknya PKL baru dapat memicu pedagang lain ikut berjualan di tempat-tempat yang tidak boleh dipakai untuk berjualan. Tidak adanya kesadaran dari para PKL ditertibkan dengan alasan mencari nafkah. Pada intinya banyak ketimpangan peraturan dan juga banyak pertimpangan kepentingan dari pihak pemerintah sendiri. 3) Solusi dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu adalah BTC merupakan solusi terbaik yang diberikan pemerintah dalam melakukan penertiban dan pemustan PKL di Kota Batu.Kata kunci: regulasi, solusi, pemerintahan Based on the results of the study, it can be concluded 1) Implementation of Batu City Government on controlling of Street Vendors (PKL) in accordance with the Regulation of Batu Mayor Number 52 of 2018, by establishing assistance to Street Vendors 2) The obstacle of Batu City Government on controlling street vendors (PKL) is that the number of new street vendors can trigger other street vendors to participate in selling in places that is prohibited. The lack of awareness of the street vendors are ignored with the reason of earning a living. There are many inequalities in the regulations and also many disparities in interests of the government itself. 3) The solution to control of street vendors (PKL) that should be carried out by the Batu City Government is BTC is the best solution provided by the government in controlling and guiding street vendors in Batu City.Keywords: regulation, solution, government