IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TERHADAP PENANGGULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA ILEGAL DI KABUPATEN PAMEKASAN (Studi Kasus : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Di Kabupaten Pamekasan) - Mailatus Sarifah; Afifuddin Afifuddin; Suyeno Suyeno (Respon Publik, 2022)
Implementasi kebijakan tenaga kerja transmigrasi terhadap penanggulangan tenaga kerja Indonesia illegal. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan sebutan bagi Warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Banyaknya jumlah TKI di luar negri bisa menyebabkan banyaknya masalah-masalah yang dihadapi TKI itu sendiri, permasalahan-permasalahan yang terjadi menyangkut pengiriman TKI ke luar negri terutama tentang ketidak sesuaian antara yang diperjanjikan dengan kenyataan, serta adanya kesewenangan pihak majikan dalam mempekerjakan TKI. Selain itu sering terjadi penangkapan dan penghukuman TKI yang dikarenakan ketidak lengkapan dokumen kerja (TKI illegal). Dengan permasalahan yang telah terjadi, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pamekasan perlu melakukan suatu tindakan atau membuat kebijakan untuk di implemtasikan kembali dengan tujuan untuk menanggulangi dan meminimalisir terjadinya penyeludupan pengiriman TKI Ilegal di Kabupaten Pamekasan demi terjaganya keselamatan dan keamanan dari TKI itu sendiri.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan pristiwa ataupun fenomena yang terajadi. Pengumpula data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui metode penelitian ini diharapkan dapat mempermudah peneliti melihat permasalahan serta dapat memberi solusi atas permasalahan yang diteliti.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terhadap penanggulangan tenaga kerja Indonesia illegal di Kabupaten Pamekasan telah terlaksana dengan baik, akan tetapi masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposis dan struktur birokrasi.  Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemerintah, Masyarakat