PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN KONTROL PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN TATA RUANG DI KOTA (Studi Kasus Pada Malang Corruption Watch) - Bayu Agung Prasetya; Nurul Umi Ati; Retno Wulan Sekarsari (Respon Publik, 2021)
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai peran strategis sebagai pembangunan nasional. LSM berkontribusi penting terhadap pembangunan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan social. Selain itu, LSM merupakan salah satu factor penting dalam aktifitas bernegara, karena dengan adanya LSM dapat diperoleh informasi yang penting sebagai dasar pengembangan terhadap kondisi kehidupan bernegara. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui beberapa hal terkait dengan bagaimana peran LSM, faktor pendukung dan kendala di Malang Corruption Watch terhadap kebijakan tata ruang di Kota Batu. Yang hasilnya akan berdampak terhadap kehidupan berpolitik. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait dengan peran yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch terhadap kebijakan tata ruang Kota Batu, serta untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses kontrol kebijakan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, dimana dalam analisisnya peneliti menggunakan teori lembaga swadaya masyarakat oleh Mansour Fakih 2004, yang membahas mengenai pendidikan politik bagi masyarakat dan toeri Hagul mengenai kontroling terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1) MCW telah melakukan pendidikan politik tata ruang kepada masyarakat. 2) MCW telah melakukan fungsi kontroling diantaranya pengawasan, audiensi serta demontrasi berkaitan tata ruang. 3) Sedangkan beberapa factor pendukung yaitu masyarakat luas dan dukungan media. Disisi lain, yang menjadi faktor penghambat dalam pencapaian adalah konsistensi dalam mengembangkan masyarakat sipil, ancaman oknum aparat dan ketidakemauan pemerintah dalam membuat kebijakan public pro masyarakat. Kata Kunci: Lembaga Swadaya Masyarakat, Kontrol Publik, partisipasi masyarakat, Tata Ruang