Determinan kurang gizi pada balita komunitas adat terpencil di wilayah kecamatan Batin XXIV kabupaten Batang Hari - Asparian Asparian; Willia Novita Eka Rini (Berita Kedokteran Masyarakat (BKM), 2018)
Beberapa prioritas RPJMN 2014-2019 adalah program pemberdayaan, pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga Masyarakat Adat. Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. Permasalahan kesehatan pada KAT adalah Penyakit kecacingan,penyakit kulit, ISPA, Diare dan rendahnya status gizi pada kelompok risiko yaitu pada anak balita. Penelitian ini penelitian kuantitatif dengan desain Observational melalui pendekatan Cross Sectional untuk mengukur semua variabel dalam waktu yang bersamaan. Populasi seluruh balita usia 24 – 59 bulan di lokasi pemukiman KAT Desa Sungai Terap Kecamatan Batin XXIV Kab. Batang Hari. Sampel adalah total populasi dengan kriteria inklusi dan kriteria ekslusi. Variabel independen adalah Penghasilan Kepala Keluarga (KK), ketersediaan pangan, pola konsumsi dan pelayanan gizi masyarakat. Sedangkan variabel dependen adalah status gizi (TB/U). Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi menggunakan kuesioner dan lembar check list, data sekunder diperoleh dari telaah dokumen dan wawancara. Analisis data univariate, bivariate dan multivariate menggunakan uji chi square. Hasil penelitian menemukan hubungan yang signifikan antara penghasilan KK dengan stunting ρ=0,000 OR=22,7 dan  pola konsumsi dengan stunting ρ=0,002. Konsumsi beras keluarga masih sangat kecil, rata-rata 500 gram/hr. Tingkat konsumsi tertinggi terjadi saat mendapatkan hasil buruan besar, sekali dalam tiga minggu. Tidak ada hubungan antara ketersediaan pangan dan pelayanan gizi dengan stunting. Uji multivariate menemukan determinan yang paling signifikan terhadap stunting pada balita usia 24 – 59 bulan di KAT Sungai Terap adalah penghasilan KK dengan nilai OR=14,0, penghasilan diperoleh hanya dari hasil kebun karet seluas 0,8 Ha/KK dan penjualan hewan buruan.