Sistem pendukung keputusan menggunakan data mining sebagai usulan upaya penetapan status stunting pada balita di kabupaten Jember - Salihati Hanifa (Berita Kedokteran Masyarakat (BKM), 2019)
Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menjadi isu penting di Indonesia. Berdasarkan data WHO, Indonesia berada pada peringkat tiga dengan prevalensi stunting tertinggi di regional Asia Tenggara. Rata-rata prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2005-2017 adalah 36,4%. Jember merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang prevalensi stuntingnya masih tergolong tinggi yakni sebesar 30%. Variabel yang akan digunakan dalam penentuan status stunting pada balita adalah umur, jenis kelamin dan tinggi badan balita, dimana variabel-variabel tersebut masih diinputkan secara manual oleh kader posyandu pada KMS sehingga orang tua dan kader balita belum dapat mengetahui apakah anaknya mengalami stunting atau tidak. Sehingga untuk memudahkan kader posyandu maka perlu dibuat sistem pendukung keputusan dengan menggunakan data mining dengan algoritma K-Means untuk menentukan status stunting pada balita. Data mining adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan data yang sudah ada dan mengelompokkan data balita dengan menggunakan algoritma K-Means. Output yang dihasilkan adalah tinggi badan berdasarkan umur yaitu stunting dan normal. Tujuan dari penulisan paper ini adalah pembuatan sistem pendukung keputusan dengan menggunakan data mining guna membantu penentuan status stunting pada balita di Kabupaten Jember. Metode yang digunakan pada paper ini adalah literature review yaitu dengan mengumpulkan referensi terkait stunting, sistem pendukung keputusan, data mining dan K-Means. Diharapkan setelah dibuat sistem pendukung keputusan untuk penetapan status stunting dapat lebih memudahkan kader posyandu untuk mengelompokkan balita berdasarkan kategori stunting atau normal, memberikan rekomendasi pada orang tua balita tindakan apa yang harus segera dilakukan dan dapat digunakan untuk prioritas intervensi oleh petugas kesehatan.