PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENGENAI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2337K/PDT/2017 MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM KASUS WANPRESTASI PEMERINTAH DKI JAKARTA - Annov Hari Prabowo (Indonesian Notary, 2019)
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan ketergantungannya terhadapa pemakaian tanah. tanah digunakan untuk tempat tinggal, tempat berusaha, ataupun tempat untuk menjalankan kegiatan pemetinrahan demi berjalannya suatu rencana pembangunan Negara. Dalam hubungannya dimasyarakat, manusia sering sekali membuat perikatan yang dituangkan didalam suatu perjanjian, yang mana perjanjian itu dapat dilakukan dengan orang lain, badan hukum, maupun lembaga pemerintah dan negara. Tanah merupakan objek yang tidak jarang pula untuk dijadikan suatu yang diperjanjikan. Banyak kasus yang terjadi dimasyarakat bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan tidak sebagaimana yang diharapakan akan tercapai. Adanya kelalaian atau kealpaan dari salah satu pihak membuat adanya sengketa yang timbul. Kepada pihak yang dirugikan, pada umumnya akan melakukan upaya hukum demi menuntut hak yang seharunya ia dapatkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah Pertimbangan Majelis Hakim Mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 2337K/PDT/2017 Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Wanprestasi Pemerintah DKI Jakarta. Adapun yang berperkara adalah Ny. Hre Soekaesih selaku Penggugat dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Dki cq Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat selaku Tergugat I dan Pemerintah Negara Republik Indonesia cq Gubernur Provinsi Dki Jakarta selaku Tergugat II. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 1977, telah disepakati adanya tukar menukar tanah milik penggugat dengan hak pengelolaan sekolah dasar milik tergugat. Namun, pada pelaksanaannya, pihak tergugat tidak melaksanakan kewajibannya selama 38 tahun. Kata kunci       : Perjanjian, Wanprestasi, Putusan