URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA - Atika Ismail; Susiana Kifli (JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum, 2022)
Beberapa isu-isu krusial yang menjadi entry point dalam kerangka perubahan hukum perdata di Indonesia adalah perkembangan asas kebebasan berkontrak, permasalahan yang timbul dari perkembangan praktik bisnis, antara lain seperti tindakan prakontrak, tidak terdapat pembedaan yang tegas mengenai pengaturan pembentukan dan keabsahan kontrak, pengaturan secara rinci dan jelas terhadap perjanjian di bidang-bidang tertentu yang mengalami perkembangan secara khusus dalam praktiknya, perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, pergaulan internasional, kesehatan, pangan, dan bidang-bidang lainnya, persyaratan hal tertentu (causa) dalam KUHPer menjadi semakin kurang penting artinya sebagai syarat umum kebatalan sebuah kontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat.