BIROKRASI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PEMBUATAN ELEKTRONIK KARTU TANDA PENDUDUK (E-KTP) DI KECAMATAN KEMILING KOTA BANDAR LAMPUNG - Asmaria, Asmaria (JURNAL SOSIAL DAN HUMANIS SAINS, 2016)
Issue yang paling mengemuka saat ini dalam proses birokrasi pemerintahan adalah Pemerintahan yang baik (Good Governance), untuk mewujudkan good governance tersebut artinya beban tugas dan tanggung jawab aparatur birokrasi akan semakin berat, karena aparatur dituntut untuk mewujudkan birokrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kajian ini mengangkat permasalahan yang terjadi pada system birokrasi pemerintahan di kecamatan Kemiling dalam pelayanan pembuatan Elektonik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP). Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Bagaimana hubungan birokrasi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung ? (2) Apa kendala birokrasi dalam meningkatkan pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung ? Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengetahui hubungan birokrasi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung ? (2) Mengetahui kendala birokrasi dalam meningkatkan pelayanan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung? Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Interview sebagai metode utama, metode pelengkapnya adalah dokumentasi. Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Hasil penelitian lapangan menunjukan system birokrasi pemerintahan dalam pelayanan Pembuatan E-KTP di kecamatan Kemiling lamban dan tidak memuaskan warga masyarakat. Menurut undang-undang No 25 tahun 2009 tentang prilaku pelaksanaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik bahwa prinsip pelayan prima adalah adil dan tidak diskrimitif, data dilapangan yang ditemukan menunjukan bahwa prilaku adil belum sepenuhnya terpenuhi hal ini terbukti dengan tidak dipergunakannya nomer antrian dan persyaratan yang mudah disatu pihak dan menjadi sulit dipihak lain. Peningkatan pelayanan publik kususnya pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling salah satunya adalah system jemput bola terutama untuk memenuhi kuota E-KTP yang dibebankan kepada pemerintah pusat, caranya adalah dengan membagikan undangan kepada warga melalui RT setempat di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Kemiling. Usaha yang lainnya adalah dengan melakukan upaya perbaikan birokrasi dengan memaksimalkan tingkat kehadiran pegawai dan membatasi izin kerja. Hubungan birokasi pemerintah dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembuatan E-KTP di Kecamatan Kemiling dapat ditemukan birokrasi yang semakin baik, menghindari prosedur yang berbelit-belit artinya pelayanan dalam pembutan E-KTP semakin baik.Kata Kunci : Birokrasi, Pelayanan E-KTP