TINJAUAN AKUNTANSI PNBP BERUPA UANG WAJIB TAHUNAN PADA BADAN PENGUSAHAAN BATAM - I Gusti Bagus Semarajata; Puji Wibowo (Jurnalku, 2021)
Annual dues (UWT) are mandatory deposit paid by land user to government institution who authorities the specific zone that is Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam). UWT is based by developing Batam specific zone where is one of free trade zone in Indonesia. The purpose of research UWT is to find out the contribution of revenue target in BP Batam, collection mechanism, and accounting treatment procedures. As earmarked revenue theory, the UWT receipt creates the optimal of public service with specific in one object. The method of research is literature review, data observation, and interview. The result of research shows, the realization of UWT in last 2 years is almost twice from the target planned, so that it effects to shopping fulfillment for public service which is more optimal. More about of accounting treatment, BP Batam still not fully implemented PSAP 13 in recognition and measurement. It has an impact to presentation of financial statement with dual reporting. PSAP 13 is only implemented on presentation financial statement which is consolidated in financial statement of central government (LKPP) Uang Wajib Tahunan (UWT) merupakan setoran yang wajib dibayar oleh pemohon pengelola lahan kepada suatu badan hukum pemerintah yang mengelolaa kawasan khusus yaitu Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Adanya UWT didasari oleh pengembangan kawasan khusus Batam yang telah menjadi kawasan perdagangan bebas. Tujuan penelitian terhadap UWT adalah mengetahui besarnya kontribusi terhadap target pendapatan BP Batam, mekanisme pemungutannya, dan tata cara perlakuan akuntansinya. Berdasarkan teori earmarked revenue, penerimaan dari hasil UWT mewujudkan dalam rangka pengoptimalan pelayanan publik secara spesifik dalam satu objek badan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode studi pustaka, observasi data, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan, realisasi UWT dalam 2 tahun terakhir mengalami realisasi mencapai hampir 2 kali lipat dari target yang direncanakan, sehingga hal tersebut berdampak pada pemenuhan belanja untuk pelayanan publik yang lebih optimal. Lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansinya, BP Batam masih belum sepenuhnya menerapkan PSAP 13 secara penuh dalam pengakuan dan pengukuran. Hal tersebut berdampak dengan timbulnya penyajian laporan keuangan secara berganda. PSAP 13 hanya diimplementasikan dalam penyusunan laporan keuangan yang dikonsolidasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)