IMPLEMENTASI PENGANGKATAN TENAGA HONORER KATEGORI DUA MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - Arihun Rahmatin; Rossy Lambelanova (Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 2018)
Penyimpangan yang terjadi dalam implementasi pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS di Kabupaten Dompu menjadi perhatian khusus, keterbukaan perihal tenaga honorer yang memenuhi kriteria maupun tidak memenuhi kriteria dibutuhkan pelaksanaan yang transparansi dari pemerintah daerah khususnya fungsi dari BKD dan PSDM Kabupaten Dompu karena tidak menutup kemungkinan penerimaan CPNS yang bermasalah ini sangat erat dengan praktek KKN yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berkepentingan. Hal ini dapat terjadi karena pengawasan yang lemah terhadap jalannya proses rekrutmen sehingga memberikan peluang kepada pelaku kepentingan untuk melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sehingga Bupati Dompu mengeluarkan SK pembatalan terhadap 134 orang tenaga honorer kategori dua. Diduga hal ini dapat terjadi karena adanya manipulasi atau pemalsuan dokumen yang dilaksanakan pada tahap verifikasi dan validasi data. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan Implementasi Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori Dua Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dari para informan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implmentasi kebijakan dari Ripley dan Franklin dalam bukunya Policy Implementation and Bureaucracy. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi pengangkatan tenaga honorer kategori dua menjadi calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Dompu pada umumnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik dilihat dari segi kepatuhan implementator akan tetapi dari segi keberlangsungan implementasi belum berjalan optimal. Sehingga perlunya meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan jumlah tenaga honorer di masing-masing satuan kerja perangkat daerah.