Village Fund Management for Increasing Society Empowerment in Special Autonomous Region in Papua - Suryati Amar La Andi (Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 2019)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusulan program-program pemberdayaansangat minim sekali. Faktor-faktor penghambat antara lain rendahnya fungsipengawasan dan pendampingan, kurangnya kecakapan/kualifikasi aparatur, minimnyaperangkat teknologi, rendahnya inisiatif masyarakat, serta rendahnya tingkatkepercayaan masyarakat. Sedangkan faktor pendukungnya, yaitu besarnya jumlah danakampung yang diterima, usaha peningkatan program pemberdayaan sejalan denganprogram prioritas Kabupaten Kaimana. Adanya dokumen-dokumen RKPkampungyang mencantumkan kegiatan pemberdayaan, dan struktur masyarakat yang homogenmenjadi harapan bagi upaya peningkatan program pemberdayaan. Pemerintahkampung telah melakukan beberapa upaya, diantaranya dengan sosialisasi, penyediaanperangkat teknologi secara swadaya, inisiatif untuk berkoordinasi dengan pihakkabupaten. Adapun rekomendasi yaitu dengan meningkatkan peran aktif Bamuskamuntuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya program pemberdayaan.Selain itu, secara teknis perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk perangkatteknologi. Terakhir, pemerintah kabupaten harus meningkatkan kapasitas dankapabilitas aparatur kampung melalui fungsi pendampingan dan pengawasan sertabimbingan teknis sehingga pengelolaan dana kampung berjalan dengan baik dan tepatsasaran.